Layanan WBP, Remisi

REMISI

Dasar Hukum

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang Berkonflik dengan Hukum yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi ini dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan(“PP 32/1999”) dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).

Jenis-Jenis Remisi

Remisi terdiri atas:[1]

1. Remisi Umum: diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus.
2. Remisi Khusus: diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Selain Remisi di atas, Narapidana dapat diberikan:

1. Remisi kemanusiaan

Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:

1. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
2. berusia di atas 70 tahun; atau
3. menderita sakit berkepanjangan.

2. Remisi tambahan

Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:

2. 1. berbuat jasa pada negara;
   2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan
   3. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (“Lapas”).
3. Remisi susulan

Remisi susulan diberikan jika Narapidana berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Remisi susulan dapat diberikan kepada Narapidana

1. 1. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
   2. belum pernah memperoleh Remisi.

Yang Memberikan Remisi

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Demikian ketentuan Pasal 34B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”) dan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi(“Keppres 174/1999”).

Yang Memperoleh Remisi

Pihak yang berhak memperoleh remisi adalah sebagai berikut:

1. Narapidana  dan
2. Narapidana yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
3. Narapidana dan warga negara asing

Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. 

Syarat-Syarat Mendapatkan Remisi

Persyaratan agar mendapatkan Remisi adalah sebagai berikut

1. Narapidana berhak mendapatkan Remisi apabila:
   1. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan:
      1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
      2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
   2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu:
   1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
   2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
   3. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
      1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
      2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Tata Cara Pemberian Remisi

Guna menyederhanakan jawaban, kami akan jelaskan prosedur atau tata cara pemberian remisi bagi Narapidana dan Anak secara umum, sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
3. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas;
6. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi;
7. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.