Layanan Keamanan&Ketertiban, Pencabutan PB

3. Layanan Pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB)

Dasar Hukum

-          UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

-          PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

-          PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

-          Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

-          Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan

Persyaratan

Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum 3 Sistem,

Mekanisme dan Prosedur

-          Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan

-          Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas mebantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB

-          Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

-          Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

Jangka Waktu

Penyelesaian 20 hari kerja

Produk Pelayanan

Ditindaklanjutinya permohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melanggar hukum

Kompetensi Pelaksana

-          Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan

-          Memahami Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

-          Memahami Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Bapas

Penanganan Pengaduan

-          Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;

-          Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas

-          Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

-          Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Jumlah Pelaksana

Minimal 4 orang:

-          Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas asal

-          Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang dituju

-          Kepala Bapas dari Bapas asal

-          Kepala Bapas yang dituju

Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan pemberian bimbingan kepada klien adalah :

Permenkumham No.M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan Bahwa etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan adalah :

a)      menghormati harkat dan martabat klien pemasyarakatan;

b)      mengayomi klien pemasyarakatan;

c)       Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam berkepribadian; bijaksana dalam bersikap.

ALUR LAYANAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSAYARAT (PB)